Purbalingga Berpeluang Terima Parasamya Purnakarya Nugraha Perlu Pembenahan Sektor Pendidikan
Kabupaten Purbalingga berpeluang menerima penghargaan tertinggi dari Presiden RI berupa Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan itu diberikan kepada kabupaten/kota yang menunjukan karya tertinggi kinerja pelaksanaan pembangunan selama tiga tahun berturut-turut.
“Tahun lalu Purbalingga masuk peringkat lima nasional evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 2011. Tahun ini Purbalingga kembali masuk nominasi 10 besar nasional untuk EKPPD 2012. Jika pada 2014 nanti kembali masuk 10 besar, maka berhak atas Parasamya Purnakarya Nugraha,” kata Ketua Tim Nasional Verifikasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasudungan Hutauruk dari Ditjen OTDA Kemendagri, usai diterima Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto di Operation Room Graha Adiguna, Selasa (18/2).
Kedatangan timnas EPPD untuk melihat secara langsung hasil penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang menempatkan Kabupaten Purbalingga masuk nominasi 10 besar Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penilaian ini nantinya akan menentukan peringkat terbaik Kabupaten Purbalingga.
Usai melakukan pemantauan di beberapa sektor yang dikunjungi, Hasudungan Hutauruk yang juga sebagai Kasubdit Wilayah V Peningkatan Kapasitas Evaluasi Kinerja Daerah di Direktorat Otonomi daerah, mengaku kondisi di lapangan telah sesuai dengan pemeringkatan sementara EPPD.
Hasudungan mengaku, dari 4 bidang yang di verifikasi yakni bidang pendidikan, kesehatan, ke-PU-an, dan pelayanan publik, sudah sesuai dengan laporan yang diterima. Kesan pertama masuk Purbalingga, lanjut Hasudungan, kondisi infrastruktur jalan dalam kondisi baik, kebersihan kota juga relatif bagus. Begitu pula sarana prasarana kesehatan yang ada di Puskesmas Purbalingga dan RSUD dr Goeteng Tarunadibrata.
“Dari pengamatan kami, saya rasa sektor pendidikan masih perlu dibenahi. Misalnya di SD dan SMP tadi, perpustakaannya ada tetapi buku-bukunya sudah usang. Mana mungkin siswa mau membaca buku-buku lama. Saya sudah bilang kepada Pak Sekda (Imam Subijakto-red), agar pemkab terus membenahi kinerja di bidang pendidikan, termasuk kinerja pendidiknya,” jelasnya.
Menurut Hasudungan, sektor pendidikan perlu ditingkatkan kinerjanya sebagai motor penggerak dalam membangun Purbalingga kedepan. Apalagi, katanya, pendidikan merupakan salah satu pilar kekuatan bangsa dimasa depan. Dia juga melihat kesinambungan dan kerjasama telah ditunjukan bupati, sekda dan SKPD dijajaranya. “Soliditas itu ditunjukan dengan kemauan dan kesungguhan dalam mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah Purbalingga,” tambahnya.
Sebelumnya, Bupati Sukento menyampaikan ekspos kinerja Pemkab Purbalingga selama tahun 2012. Dikatakan Sukento, pada 2012, Purbalingga memiliki program unggulan diantaranya penyelenggaraan SMK 3 Purbalingga sebagai sekolah boarding school gratis bagi du’afa. Selain itu melanjutkan program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang kemudian dilebur dalam layanan Jamkesda bersama Pemprov Jateng.
Dalam rangka menfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil yang baru merintis usaha, dengan memberikan fasilitas subsidi bunga. Pemkab juga melaksanakan program PSPR Gakin dengan pemberian stimulan untuk pemugaran rumah keluarga miskin yang tidak layak huni.
“Realisasi APBD tahun 2012, sektor pendapatan Rp 1,087 trilyun dengan belanja daerah sebesar Rp 1,084 trilyun. Sehingga surplus Rp 3,7 liliar. Pembiayaa netto 2012 sebesar Rp 80 miliar. Sehingga terdapat silpa Rp 83,9 miliar,” jelas Sukento.
Bupati mengungkapkan, pada 2012 lalu Indek Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga mencapai 72,97. Sedangkan IPM Jateng 73,29. Poin yang diperoleh Purbalingga menjadikan kota perwira ini menempati peringkat 2 di wilayah Barlingmascakeb, dibawah Kabupaten Banyumas 73,33. “Pertumbuhan ekonomi Purbalingga makin tahun juga terus meningkat. Pada 2008, sebesar 5,30 persen menjadi 6,26 persen pada 2012,” kata Bupati.
“Untuk kinerja investasi sebagai indikator daya saing daerah, pada 2012 terdapat penambahan 4 PMA, 521 PMDN dengan total investor 525. Sedangkan total nilai investasi izin baru mencapai Rp342,5 miliar,” tambahnya.
Bupati juga memaparkan kinerja pembangunan pemerintahan yang baik yang dicapai Purbalingga pada 2012, diantaranya opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan daerah. Implementasi E-Procurement sejak Januari 2011, pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu mulai 2003 dan implementasi sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada 2011.
Sementara, Kabag Tata Pemerintahan Setda Imam Hadi menuturkan, tahun ini di Jawa Tengah hanya ada 2 kabupaten yang diverifikasi Timnas EKPPD. Dari 29 kabupaten di Jawa Tengah, Purbalingga menjadi dua terbaik bersama kabupaten Jepara. Sedangkan untuk kategori kota, dari enam kota di Jateng, terdapat 4 Kota yang masuk nominasi nasional yakni Kota Semarang, Surakarta, Salatiga dan Kota Tegal.
“Tahun lalu, untuk kategori kabupaten, ada empat daerah di Jateng yang masuk 10 besar nasional. Yakni Jepara, Semarang, Purbalingga dan Banyumas. Purbalingga menjadi peringkat lima nasional,” jelasnya. (Humas/Hr)
