Pramuka Harus Ikut Mengatasi Persoalan Bangsa
Wakil Bupati Purbalingga selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Purbalingga, Tasdi, mengatakan Gerakan Pramuka harus mampu ikut mengatasi persoalan bangsa, sebagaimana amanah dari UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka khususnya pasal 1 ayat 2. Salah satunya dengan ikut mengatasi krisis Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dengan UU itu, Pramuka harus ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Persoalan bangsa kan tidak hanya yang terjadi di Jakarta, tapi juga didaerah seperti di Purbalingga,” tegasnya usai memimpin Upacara Penutupan Perkemahan Wirakarya Cabang (PWC) V Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Purbalingga di Lapangan Desa Patemon, Bojongsari, Selasa (30/9).
Tasdi menyebutkan setidaknya ada lima persoalan yang dihadapi Purbalingga. Diantaranya SDM masih rendah, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antar wilayah serta rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).
“Satu saja persoalan yang kita hadapi diselesaikan, maka akan terjadi perubahan ke arah kemajuan yang cukup signifikan,” tegasnya lagi.
Persoalan SDM, menurut Tasdi, menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga menduduki peringkat 19 dari 35 kabupaten/kota se-Jateng. Selain itu, masih ada 5.100 warga yang buta aksara atau belum bisa membaca.
“SDM bukan hanya masyarakat. Tapi juga para penyelenggara pemerintahannya. Sebanyak 2.700 perangkat desa, 40 persennya hanya lulusan SLTP. Padahal dalam UU Desa, minimal SLTA,” ungkapnya.
Untuk persoalan kemiskinan, angka kemiskinan Purbalingga belum bergeser dari 24,7 persen. Artinya, dari sekitar 947 ribu jumlah penduduk Purbalingga, masih ada hampir 240 ribu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran masih berkisar di angka 3,6 persen. Dan jumlah itu terus bertambah seiring bertambahnya lulusan SLTP dan SLTA.
Tasdi menambahkan, terkait dengan kesenjangan antar wilayah, di Purbalingga juga masih ada daerah-daerah yang terisolir. Untuk itulah, Purbalingga masih menjadi target pembangunan baik melalui PNPM MPd, ADD dan sebagainya.
“APBD kita 1,258 triliun, PAD kita hanya 8 persen. Artinya, kalau pusat kolaps, trus kita gimana? Kalau Indonesia goncang, kita nggak kebagian. Karena sebagain besar APBD kita dari pusat,” katanya lagi. Untuk itulah, menurutnya, perlu sentuhan-sentuhan termasuk dari Gerakan Pramuka.
PWC V Mempercepat Pembangunan Desa
Pelaksanaan PWC V di Desa Patemon 26-30 September 2014 juga ikut mempercepat pembangunan di perdesaan. Salah satunya pembangunan gedung PAUD dan rabat beton dari kegiatan PNPM MPd. Menurut Camat Bojongsari selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) Gerakan Pramuka Kwartir Bojongsari Ato Susanto, para parmuka penegak ini turut membantu pembangunan dari aspek swadaya.
Selain pembangunan fisik, para pramuka penegak dari SLTA se-Kabupaten Purbalingga ini juga melaksanakan berbagai kegiatan lainnya seperti bersih desa, bhakti social, mengikuti seminar kesehatan, seminar kemirausahaan, jurnalistik, apresiasi film hingga berbagai lomba termasuk lomba mengecat tong sampah. Meski relative berjalan lancar, selama kegiatan ternyata banyak peserta yang jatuh sakit sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Bojongsari.
Dalam upacara penutupan, Tasdi juga menyerahkan penghargaan kepada para peserta yang berhasil menyabet juara. Tercatat Juara Satu masing-masing lomba, antara lain SMA N 2 Purbalingga untuk Lomba Karnaval, SMK N 2 Purbalingga untuk Lomba Masak Sehat, SMK N 1 Kaligondang untuk Lomba Melukis Tong Sampah dan SMA N 1 Bobotsari untuk Lomba Sendra Tari dan Musik Tema “Gotong Royong”.
