Sumbangan Wali Murid Untuk Tingkatkan Mutu Siswa

PURBALINGGA – Terkait anggapan dari masyarakat yang beranggapan bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Purbalingga dalam menyelenggarkan kegiatan pendidikan menarik sumbangan yang tidak terjangkau, hal tersebut tidak bisa dibenarkan/ anggapan keliru dari sebagian masyarakat.

Sekolah yang sebelumnya berlabel rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, karena dinilai membentuk kastanisasi pendidikan yang tidak sesuai dengan semangat UUD 45, sekarang tidak lagi seperti anggapan masyarakat.

“Kami alokasikan kurang lebih sekitar 20 persen untuk siswa kurang mampu, yatim, yatim piatu, anak tukang becak, tukang sapu, yang dari sisi ekonomi dinilai kurang mampu, kami gratiskan alias nol rupiah biaya pendidikannya. Sedangkan untuk meningkatkan mutu sekolah kami, wali murid dari kalangan tertentu yang tergolong mampu kami minta sumbangan ,selain untuk membantu mereka yang kurang beruntung dalam mengenyam pendidikan, juga untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah kami,”jelas Hartoko Hadi Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Purbalingga di kantornya Sabtu (28/6).

Menurutnya, alokasi sebanyak 20 persen untuk siswa miskin/tidak mampu memang tidak serta merta di penuhi semua, karena semua wali murid kemampuannya berbeda, seandainya wali murid dari kalangan tertentu tidak memberikan kontribusi/sumbangan, sedangkan untuk meningkatkan mutu sekolah ada puluhan ekstrakurikuler guna meningkatkan mutu pendidikan sekolah, sehingga kalau mengandalkan pemerintah tidak akan mencukupi.

“Kalau wali murid tidak memberikan sumbangan/kontribusi dana, ada sekitar 20 persen lebih kegiatan sekolah yang tidak terdanai, seperti untuk biaya pemakaian listrik, sekolah dijatah hanya Rp 8 Juta per tahun, sedangkan pemakaian setiap bulannya mencapai Rp 7 Juta per bulan. Pemakaian listrik yang besarannya melebihi jatah dari pemerintah, digunakan untuk ruang computer, air conditioning (AC) di semua ruang kelas, agar siswa merasa nyaman saat belajar, yang semua itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami,”tuturnya.

Hartoko mengungkapakan, bahwa untuk meningkatkan mutu pendidkan ada  beberapa standar mutu, seperti mutu fisik, berupa bangunan, sarana prasarana sekolah, sedangkan mutu fisik tersebut diperoleh  dana alokasi khusus (DAK) sekolah, dana  block grant serta sumbangan dari wali murid.

“Kontribusi dana untuk menunjang hal tersebut berbuah prestasi yang diraih oleh anak didik sekolahnya, hal itu terlihat dari siswa yang meraih nilai tertinggi se Provinsi Jawa Tengah untuk tahun ini, serta menjuarai seni musik tradisional tingkat nasional.Sehingga uang dari masyarakat kami gunakan untuk masyarakat juga,”katanya.

Selain itu, sambung Hartoko, dana bantuan operasioanl sekolah (BOS) untuk SMPN 1 Purbalingga, yang menurut gradenya menempati grade pertama, sehingga idealnya biaya per murid untuk kegiatan belajar mencapai dua juta, sedangkan dari pemerintah alokasinya hanya Rp 710.000,-, jumlah teresbut masih kurang untuk menunjang sekitar 23 eskul/kegiatan.

Sehingga anggapan masyarakat, terkait dengan sekolah berbiaya tinggi di sekolahnya merupakan anggapan yang tidak tepat, kalau kemahalan dari sisi mananya, dan bagi siapa, karena semua kembali ke anak, sehingga siapaun yang akan memuntut ilmu di sekolahnya, dari golongan apapun tidak ada diskriminasi apapun, pungkasnya. (Kie_Man)