Guru Pancasila Perkuat Benteng Kebangsaan; Dindikbud dan MGMP PP SMP Purbalingga Gelar Sosialisasi Anti-Radikalisme dan Literasi Digital
PURBALINGGA — Kekhawatiran terhadap masuknya paham radikalisme, intoleransi, hingga pengaruh negatif media sosial di kalangan remaja mendorong penguatan peran sekolah sebagai benteng ideologi kebangsaan. Upaya itu tercermin dalam kegiatan Sosialisasi Paham Radikalisme, Intoleransi, Terorisme, dan Bahaya Penggunaan Media Sosial yang digelar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila SMP Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang dirangkai dengan rapat pleno dan reorganisasi kepengurusan MGMP Pendidikan Pancasila periode 2026–2030 itu berlangsung di OR Graha Adiguna dan diikuti guru Pendidikan Pancasila SMP se-Kabupaten Purbalingga.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembukaan dengan pembacaan basmalah dan doa yang dipimpin Kholidin, S.H. Suasana forum berlangsung khidmat sekaligus penuh semangat kebangsaan.
Ketua MGMP Pendidikan Pancasila Kabupaten Purbalingga Drs. Suranto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hardiknas 2026 yang berkolaborasi dengan Dindikbud Kabupaten Purbalingga. Ia juga menyebutkan bahwa komunitas GTK Sindara MGMP Pendidikan Pancasila telah diikuti 105 guru sebagai ruang kolaborasi dan penguatan profesionalisme guru.
Ketua MKKS SMP Kabupaten Purbalingga Subarno, S.Pd., menegaskan bahwa keberagaman bangsa Indonesia justru menjadi kekuatan utama dalam menjaga persatuan nasional. Ia mengingatkan bahwa paham radikalisme memiliki sifat eksklusif dan membahayakan kehidupan berbangsa.
“Setelah mengikuti sosialisasi ini, diharapkan guru dapat menyampaikan kembali materi kepada rekan kerja dan peserta didik di sekolah masing-masing,” ujarnya.
Kepala Dindikbud Kabupaten Purbalingga Heru Sri Wibowo, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa guru Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan penguat karakter peserta didik.
“Guru Pendidikan Pancasila bukan sekadar pengajar mata pelajaran, tetapi benteng ideologi bangsa di sekolah,” katanya.
Menurut Heru, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan akademik, tetapi juga derasnya arus informasi digital, hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, hingga infiltrasi paham radikal melalui media sosial. Ia mengingatkan bahwa radikalisme sering masuk secara halus melalui narasi digital dan kelompok media sosial.
Karena itu, sekolah harus menjadi ruang aman bagi tumbuhnya toleransi, moderasi, dan nilai kemanusiaan.
Dalam sambutannya, Heru juga menyoroti pentingnya kepedulian sosial sebagai bagian dari pencegahan radikalisme. Ia menyebut berbagai kasus radikalisme sering tumbuh dari lingkungan yang kurang memiliki kepedulian terhadap sesama.
Sesi utama kegiatan menghadirkan narasumber dari Tim Pencegahan Satgaswil Jawa Tengah Densus 88 Anti Teror, AKP Eko Sulis. Dalam paparannya, ia menjelaskan perkembangan pola infiltrasi ideologi radikal di kalangan remaja yang kini banyak memanfaatkan media sosial dan ruang digital.
Menurut Eko, perekrutan kelompok radikal saat ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi melalui pendekatan individu, media sosial, hingga game online seperti Free Fire, Mobile Legends, dan Roblox yang memiliki fitur percakapan global.
Ia menjelaskan tahapan radikalisasi umumnya dimulai dari intoleransi dalam pola pikir, berkembang menjadi sikap radikal, hingga berujung tindakan terorisme. Karena itu, sekolah dan keluarga perlu melakukan deteksi dini terhadap perubahan perilaku digital remaja.
“Pendidikan literasi digital, penguatan bimbingan konseling, dan kerja sama orang tua dengan guru menjadi strategi penting pencegahan,” ujarnya.
Forum dialog berlangsung dinamis. Sejumlah guru menyampaikan kegelisahan terkait pengawasan penggunaan telepon seluler siswa, pengaruh tayangan kekerasan terhadap perilaku remaja, hingga tantangan membangun loyalitas kebangsaan di lingkungan pendidikan.
Selain sosialisasi, kegiatan juga menghasilkan reorganisasi kepengurusan MGMP Pendidikan Pancasila SMP Kabupaten Purbalingga periode 2026–2030. Berdasarkan hasil rapat pleno, Kholidin, S.H., dari SMP Negeri 5 Satu Atap Karangmoncol terpilih sebagai Ketua MGMP yang baru.
Melalui kegiatan tersebut, MGMP Pendidikan Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi forum peningkatan kompetensi guru, tetapi juga motor penggerak pendidikan karakter dan penguatan nasionalisme di sekolah-sekolah Purbalingga.
Di tengah derasnya arus digital dan tantangan ideologi global, pendidikan kembali diingatkan pada tugas utamanya: menjaga Indonesia tetap utuh melalui ruang-ruang belajar yang menanamkan toleransi, kebhinekaan, dan cinta tanah air.
